Search results
Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Jun 6, 2024 · Sederhananya, pajak daerah adalah jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah (baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota) untuk mendanai berbagai kebutuhan dan program pembangunan di wilayahnya.
- Muhammad Idris
May 14, 2024 · Mari kita menjelajahi perbedaan antara keduanya serta peran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam mengelola pajak pusat. Pajak pusat, yang dikelola oleh DJP di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia, merujuk pada pajak yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia.
Feb 10, 2020 · Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran pemerintah yang tujuan utamanya untuk kemakmuran rakyat. Lebih lanjut, ditinjau dari lembaga pemungutnya, pajak dibedakan menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pembagian pajak ini berdasarkan pada hierarki pemerintah yang berwenang menjalankan pemerintahan.
Jan 29, 2024 · Pajak pusat yang ada di Indonesia saat ini antara lain: Pajak Penghasilan (PPh); Pajak Pertambahan Nilai (PPN); Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM); Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan, dan Sektor Lainnya; Bea Materai; dan pajak karbon.
Sep 1, 2023 · Jenis pajak daerah yang dipungut oleh pemda berbeda dengan pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat. Lalu, apa saja jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah? Berapa besar tarif Pajak Daerah yang dikenakan oleh Pemda dan bagaimana ketentuan pembayarannya?
People also ask
Apa itu pajak pusat dan pajak daerah?
Apa itu pemungutan pajak daerah?
Apa saja prinsip-prinsip pajak daerah?
Apa saja jenis-jenis pajak daerah?
Jun 4, 2020 · Adapun merujuk pada Pasal 1 angka 10 UU PDRD, pajak daerah didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
